Home -

lebih dari

+150 K

Dilindungi.Diperjuangkan dengan keras.Diperoleh dengan susah payah.

Edukasi Advokasi Investigasi

Biaya tidak terlalu mahal

Biaya penanganan, pendampingan perkara

Pemulihan

Proses perbaikan dan pemulihan objek yang rusak, seperti karya seni atau bangunan bersejarah. Tujuannya untuk mengembalikan kondisi semula tanpa merusak nilai sejarah atau estetika. Destorasi melibatkan teknik khusus untuk melestarikan objek agar tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Ribuan klien Puas

Penangan tuntas sampai selesai

Kami Tak terkalahkan

Pengacara muda berpengalaman dan sangat profesional

PENGACARA LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMANAH ADIL INDONESIA RAJA (LBH AAIR) DIAKUI OLEH:

BIDANG PRAKTISI HUKUM KAMI

Menangani perkara hukum pidana dan perdata.

Pengadilan Pidana Umun

Pengadilan Pidana Umum adalah sebuah lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penipuan serta perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma-norma hukum.

Pengadilan Pidana Khusus

Pengadilan Pidana Khusus adalah lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus pidana tertentu, seperti korupsi, terorisme, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dibentuk untuk memberikan penegakan hukum yang efektif dan adil, pengadilan ini memiliki prosedur khusus dan hakim berpengalaman untuk memastikan transparansi dan keadilan.

Pengadilan Perdata

Peradilan perdata adalah peradilan untuk menyelesaikan sengketa antara individu, kelompok, atau badan hukum terkait hak dan kewajiban sipil. Berbeda dengan peradilan pidana, peradilan ini menangani sengketa seperti bisnis, perjanjian, warisan, hak milik, dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil.

Pengadilan Hubungan Industrial

Sebuah lembaga peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja yang dapat berupa perselisihan hak, seperti yang berkaitan dengan gaji, tunjangan, ataupun kondisi kerja, maupun perselisihan kepentingan, seperti yang terkait dengan perundingan perjanjian kerja bersama (PKB).

Pengadilan Tata Usaha Negara

lembaga peradilan khusus yang memiliki tugas untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa yang muncul antara warga negara atau badan hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga negara, yang dianggap merugikan hak-hak warga negara.

Pengadilan Agama

Lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menangani perkara-perkara perdata tertentu yang diajukan oleh individu yang beragama Islam yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan mencakup aspek-aspek seperti perkawinan, perceraian, warisan, wasiat, dan wakaf serta ekonomi syariah.

Mediator

Pihak ketiga yang netral dan berperan dalam memfasilitasi komunikasi serta negosiasi antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam sengketa dan membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama melalui proses yang dikenal sebagai mediasi.